Minggu, Mei 20, 2012
0

PASAL 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan

Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak

bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud

dalam rangka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-

undang ini.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan

penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam

angka 3.

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu

barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia

untuk dipakai termasuk jasa konstruksi yang dilakukan untuk

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan

bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam

angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang

ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah kegiatan pemberian

Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

8. Pemamfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean

adalah setiap kegiatan pemamfaatan Jasa Kena Pajak dari

luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar

Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

10. Pemamfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari

luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemamfaatan

Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

11. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari

dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual,

termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah

bentuk atau sifatnya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan

bentuk badan lainnya.

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana

dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau

pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan-usaha perdagangan,

memamfaatkan batang tidak berwujud dari luar daerah

Pabea, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari

luar Daerah Pabean.

15. Penghasilan Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana

dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak

yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak

termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang

memilih untuk dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak.

16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses

mengubah bentuk atau sifat suatu badan dari bentuk aslinya

menjadi batang baru atua mempunyai daya guna baru, atu

kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh

orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga Jual,

Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai

sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual

karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini

dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua

biaya yang diminta dan seharusnya diminta oleh pemberi jasa

karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak

yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan

harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar

penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang

dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak,

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut

menurut Undang-undang ini.

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima

atau yang seharusnya menerima penyerahan Barang Kena

Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga

Barang Kena Pajak tersebut.

22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang

menerima atau yang seharusnya menerima penyerahan Jasa

Kena Pajak dan yang membayar atau yang seharusnya

membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat

oleh Pengusaha Kena Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak kena

impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat

Jenderal Bea dan cukai.

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang

seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

Perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena

Pajak dan atau pemamfaatan Barang Kena Pajak tidak

berwujud dari luar daerah Pabean dan atau pemamfaatan

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor

Barang Kena Pajak.

25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang

yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa

kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

27. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharaan

Pemerintah, badan atau instansi Pemerintah yang ditunjuk

oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan

melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak

dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak atas Penyerahan

Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak

kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi

Pemerintah tersebut."

2. Diantara Pasal1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu

Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

***

Description: Tongkat Ali meaning Ali?s walking stick)

gets its name from the long twisted roots that are

harvested for their medicinal value.

This page: http://www.asiamaya.com/undang-undang/

uu_ppn/pasal1.htm

Copyright © Dan Kardarron

333 Srinakarin Road

Nongbon

Bangkok, 10250

Thailand


Published with Blogger-droid v2.0.4

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter

Follow by Email